 |
| Gambar oleh: eljohn.media |
JAKARTA,
TINKAP – Di tengah
riuhnya isu ekonomi dan geopolitik global, publik tanah air kembali dihentakkan
oleh manuver mengejutkan dari Istana. Presiden Prabowo Subianto secara mendadak
menginisiasi pembentukan institusi pendidikan raksasa bertajuk
"Universitas Republik Indonesia" (URI).
Langkah tak
terduga ini sontak memicu badai pertanyaan di tengah masyarakat dan kalangan
akademisi. Apa sebenarnya urgensi mendirikan universitas pelat merah berskala
masif di saat kampus-kampus negeri yang sudah ada (seperti UI, UGM, atau ITB)
masih berjuang dengan isu komersialisasi UKT? Benarkah ini murni demi kemajuan
pendidikan, atau ada "grand design" alias agenda politik terselubung
untuk mencetak loyalis negara?
Urgensi Kampus
Super: Benteng Pertahanan Intelektual atau Ambisi Mercusuar?
Pemerintah
mengklaim bahwa pendirian Universitas Republik Indonesia bukanlah proyek
sembarangan, melainkan jawaban atas krisis kepemimpinan dan ketahanan nasional
di masa depan. URI dikonsepkan sebagai kawah candradimuka bagi putra-putri
terbaik bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki
jiwa patriotisme tingkat tinggi.
Dilansir dari Tempo.co
pada Selasa, 21 Juli 2026, pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa urgensi
utama dari kampus ini adalah untuk menjawab tantangan hilirisasi industri dan
pertahanan semesta yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) super-spesifik.
"Presiden
melihat adanya kekosongan dalam sistem pendidikan tinggi kita saat ini terkait
pemenuhan SDM strategis untuk ketahanan negara, tata kelola pemerintahan
tingkat lanjut, dan kemandirian teknologi. Universitas Republik Indonesia
didirikan dengan urgensi untuk mencetak elite strategis yang 100 persen
mengabdi untuk kepentingan nasional, bukan sekadar mencetak pekerja
pabrik," ujar juru bicara kepresidenan dalam keterangan persnya yang
dikutip dari Tempo.co (21/07/2026).
Pakar
Pendidikan Menggugat: Ini Pemborosan Anggaran yang Berbahaya!
Namun, narasi
megah yang dibangun oleh pemerintah rupanya tidak langsung ditelan
mentah-mentah oleh para pengamat. Rencana pembentukan Universitas Republik
Indonesia justru memicu kritik tajam terkait tumpang tindih kewenangan dan
efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mengutip laporan mendalam dari Kompas.com yang terbit
pada Rabu, 22 Juli 2026, sejumlah pakar pendidikan tinggi mewanti-wanti potensi
pemborosan triliunan rupiah untuk infrastruktur baru yang sebenarnya bisa
dialokasikan untuk menyuntik dana riset di kampus-kampus eksisting.
"Urgensinya sangat patut dipertanyakan. Jika tujuannya
mencetak SDM strategis, mengapa tidak memperkuat Universitas Pertahanan (Unhan)
atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)? Membangun universitas baru
berskala raksasa di tengah ketidakpastian ekonomi adalah bentuk inefisiensi.
Ada kekhawatiran juga bahwa kampus ini nantinya hanya menjadi alat indoktrinasi
ideologi penguasa," kritik tajam seorang Pengamat Kebijakan Pendidikan
dari Universitas Negeri Jakarta, sebagaimana dilansir oleh Kompas.com (22/07/2026).
Apa Saja
Jurusan Misterius di URI Nanti?
Berdasarkan draf
awal yang beredar luas, kampus ini kabarnya tidak akan membuka program studi
konvensional. Berikut adalah fokus utama yang kabarnya akan menjadi tulang
punggung Universitas Republik Indonesia:
- Fakultas
Ketahanan Pangan dan Energi: Fokus pada kemandirian logistik nasional.
- Fakultas Geopolitik dan Intelijen
Strategis: Mencetak
analis pertahanan global.
- Fakultas Rekayasa Teknologi
Hilirisasi: Menjawab
ambisi pengolahan sumber daya alam (SDA) secara mandiri.
Di atas kertas,
visi ini terdengar sangat menjanjikan dan patriotik. Namun, mampukah proyek
triliunan rupiah ini benar-benar berjalan sesuai rencana tanpa menjadi ladang
baru praktik korupsi atau sekadar monumen politik belaka?
Waktu yang akan
menjawab, apakah Universitas Republik Indonesia akan menjadi mercusuar
peradaban bangsa, atau justru layu sebelum berkembang.
