 |
| Gambar oleh: kompas.com |
JAKARTA, TINKAP – Fenomena kepala daerah yang
bergantian mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah
sudah menjadi tradisi tahunan yang memuakkan di Indonesia. Meski sudah
banyak yang tumbang, kursi empuk kekuasaan tetap saja menjadi magnet bagi
praktik culas. Kali ini, Tim Koordinasi Percepatan Pemberantasan Korupsi (TKPK)
akhirnya buka-bukaan mengenai akar masalah yang membuat para pejabat kita tak
kunjung insaf.
Apakah ini murni keserakahan, atau sistem demokrasi kita
yang memang sakit sejak dalam kandungan?
Modal Politik Selangit,
Rakyat yang Menanggung Beban
TKPK menyoroti
bahwa salah satu pemicu utama korupsi adalah mahalnya biaya politik yang harus
dikeluarkan seorang calon kepala daerah untuk memenangkan kontestasi. Biaya
kampanye, mahar partai, hingga kebutuhan operasional selama masa pemilihan
mencapai angka yang fantastis, jauh melampaui gaji resmi yang mereka terima.
"Sistem
politik kita menciptakan jebakan di mana calon kepala daerah harus mengeluarkan
modal besar. Begitu terpilih, prioritas pertama mereka bukan lagi melayani
rakyat, melainkan bagaimana mengembalikan modal (balik modal) secepat
mungkin," ungkap narasumber dari jajaran pengurus TKPK sebagaimana
dilansir dari Tempo.co.
Kritik Tajam:
Demokrasi yang Dijual-Beli
Dibalik
pernyataan tersebut, terdapat realita kelam yang patut dikritik tajam.
Berdasarkan data yang dihimpun, mayoritas korupsi kepala daerah berkaitan
dengan sektor perizinan dan pengadaan barang/jasa.
- Sistem yang Cacat: Demokrasi di Indonesia telah berubah
menjadi demokrasi prosedural yang sangat transaksional, di mana
suara rakyat sering kali hanya dibeli dengan uang receh saat pemilu, namun
dampaknya adalah kebijakan yang digadaikan kepada para investor atau
cukong.
- Lemahnya Pengawasan: KPK mencatat bahwa sistem pengawasan
internal (Inspektorat) di daerah sering kali mandul karena berada di bawah
kendali langsung kepala daerah.
- Pengkhianatan Amanah: Mengutip dari laporan Kompas.id,
data menunjukkan bahwa tidak sedikit kepala daerah yang terjerat korupsi
adalah mereka yang awalnya berkampanye dengan slogan antikorup dan pro
rakyat, sebuah ironi yang sangat menyakitkan bagi konstituen.
"Jika seorang kepala daerah menghabiskan puluhan miliar
rupiah untuk menang, jangan heran jika setelah dilantik, mereka akan
berkolaborasi dengan pengusaha hitam untuk mengeruk anggaran daerah. Ini adalah
bentuk pengkhianatan paling telanjang terhadap mandat rakyat," tulis
pengamat politik dalam ulasan kritisnya di Kompas.id.
Lingkaran Setan yang Tak Putus
Pernyataan TKPK ini seolah menjadi konfirmasi atas keresahan
publik selama ini. Selama biaya
politik tidak ditekan dan sistem pendanaan partai politik masih gelap, maka pabrik
koruptor di daerah akan terus berproduksi.
Kepala daerah tidak hanya korupsi untuk memperkaya diri,
tetapi seringkali karena terjerat hutang budi kepada para donatur yang
membiayai ambisi kekuasaan mereka. Tanpa reformasi sistem pemilu dan integritas
partai yang benar-benar dibenahi, penangkapan oleh KPK hanyalah sekadar vaksin
yang tidak pernah bisa menyembuhkan penyakit kronis ini.
Siapa lagi yang akan menyusul masuk bui setelah ini? Dan sampai kapan rakyat harus terus
menonton sandiwara hukum yang tak kunjung menyentuh akar masalah?
