 |
| Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.(tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi) |
Tingkap — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM)
di sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo menimbulkan sorotan tajam
dari parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mengkritik
kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang
dinilai memicu terganggunya pasokan di lapangan.
Bambang menilai
regulasi yang berubah-ubah terkait izin impor BBM membuat SPBU swasta kesulitan
mengamankan stok. “Kebijakan yang tidak konsisten justru merugikan SPBU
swasta dan berimbas langsung pada masyarakat. Ini harus segera dievaluasi,”
ujarnya di Jakarta, Jumat (19/9).
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM memangkas
skema izin impor BBM dari jangka waktu satu tahun menjadi lebih pendek, bahkan
sempat dievaluasi setiap tiga bulan. Perubahan aturan ini dianggap mempersempit
ruang perencanaan dan distribusi BBM oleh operator swasta.
Situasi ini menyebabkan sejumlah SPBU swasta kehabisan
stok BBM nonsubsidi dalam beberapa pekan terakhir. Konsumen terpaksa berpindah
ke SPBU Pertamina, menambah beban distribusi di tengah tingginya kebutuhan
energi.
Menanggapi hal ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
sebelumnya menyatakan bahwa kuota impor BBM untuk perusahaan swasta justru
telah ditambah menjadi 110 persen dari tahun sebelumnya. Ia juga mendorong
kolaborasi antara SPBU swasta dan Pertamina untuk menutup kekosongan pasokan.
Namun, Bambang menilai solusi itu belum menyentuh akar
masalah. “Kolaborasi dengan Pertamina bisa jadi solusi sementara, tapi yang
dibutuhkan adalah regulasi yang konsisten dan adil agar iklim usaha swasta
tetap sehat,” katanya.
DPR mendesak pemerintah untuk segera menata ulang
regulasi distribusi dan impor BBM agar kelangkaan di SPBU swasta tidak kembali
terjadi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sektor energi nasional.(*)
