 |
| Gambar oleh: patakaeja.id |
JAKARTA,
TINKAP – Perayaan HUT
ke-80 Bhayangkara pada 1 Juli lalu diwarnai pemandangan yang memantik diskusi
hangat di kalangan aktivis dan pengamat politik. Untuk pertama kalinya dalam
sejarah, defile pasukan dalam upacara resmi Polri tidak hanya diikuti oleh
anggota kepolisian dan militer, tetapi juga melibatkan "Batalyon
Gabungan" yang terdiri dari kelompok Cipayung Plus dan sejumlah perwakilan
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Kehadiran barisan
mahasiswa di tengah formasi defile kepolisian ini diklaim oleh pihak
penyelenggara sebagai simbol sinergitas antara Polri dan elemen sipil. Namun,
langkah ini justru memicu kritik tajam mengenai independensi gerakan mahasiswa
yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan.
Sinergi atau
Kooptasi?
Dalam prosesi
tersebut, para mahasiswa tampak mengenakan almamater masing-masing seraya
melakukan penghormatan kepada pimpinan Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menyebut keterlibatan ini adalah bukti bahwa
Polri adalah milik masyarakat.
"Ini adalah
bentuk apresiasi kami terhadap adik-adik mahasiswa sebagai mitra strategis
dalam menjaga kondusifitas nasional. Sinergi ini diharapkan dapat menepis jarak
antara aparat dan kaum intelektual," ujar Kombes Pol Ade Ary sebagaimana
dikutip dari laporan Kompas.com, Rabu (1/7/2026).
Cipayung yang Kehilangan Marwah Perlawanan, Plus Arah Juang
Keterlibatan
aktif kelompok mahasiswa dalam barisan defile aparat memicu reaksi keras dari
para aktivis senior. Pengamat sosial politik dari Universitas Indonesia, Dr.
Benny Sukma, menilai fenomena ini sebagai bentuk "kooptasi
struktural" yang berbahaya bagi demokrasi.
"Mahasiswa
itu watchdog (anjing penjaga) kekuasaan. Ketika mereka masuk ke dalam
barisan defile polisi, artinya mereka telah menanggalkan fungsi kritisnya dan
memilih menjadi instrumen pendukung status quo. Ini adalah degradasi marwah
gerakan mahasiswa yang sangat memprihatinkan," tegas Dr. Benny dalam
sebuah diskusi yang dilansir oleh Tempo.co, Sabtu (4/7/2026).
Lebih jauh,
kritikan muncul karena rekam jejak Polri dalam setahun terakhir yang kerap
bergesekan dengan mahasiswa dalam isu demonstrasi penolakan kebijakan publik.
Kehadiran mereka di perayaan tersebut dinilai sebagai bentuk
"normalisasi" atas represi yang selama ini terjadi di lapangan.
"Logikanya
sederhana: bagaimana mungkin mahasiswa bisa mengkritisi kebijakan kepolisian
jika mereka sudah berbaris di belakang seragam kepolisian dalam sebuah defile?
Ada standar ganda yang dipertontonkan di sini," tambah Dr. Benny.
Salah Arah Independensi Cipayung Plus
Kelompok Cipayung
Plus, yang selama ini dikenal sebagai wadah bagi organisasi-organisasi besar
seperti HMI, PMII, GMNI, GMKI, dan PMKRI, tampak terbelah dalam menanggapi
partisipasi ini. Sebagian menganggapnya sebagai langkah diplomasi, sementara
yang lain melihatnya sebagai blunder fatal yang mencederai kepercayaan publik
terhadap independensi organisasi mahasiswa.
Hingga berita ini
diturunkan, belum ada pernyataan resmi gabungan dari presidium Cipayung Plus
terkait kritik yang menyebut mereka telah "dijinakkan" oleh penguasa.
Bagi publik, pemandangan ini menjadi pengingat bahwa batas antara kemitraan dan ketundukan sangatlah tipis. Ketika mahasiswa lebih memilih berada di dalam barisan defile ketimbang di barisan pengkritik, maka peran mereka sebagai suara hati nurani rakyat layak dipertanyakan.
