 |
| Ilustrasi oleh Tim Tinkap |
JAKARTA, TINKAP – Publik dikejutkan dengan narasi yang berkembang dalam skandal terbaru di lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus koruptor. Bukan oleh penyidik resmi, seorang terpidana kasus korupsi kelas kakap dilaporkan berhasil membongkar dan menyerahkan data keterlibatan rekan sejawatnya kepada otoritas terkait. Fenomena koruptor tangkap koruptor ini kini menjadi perbincangan panas, memicu perdebatan mengenai efektivitas serta etika dalam pemberantasan rasuah.
Saling Sandera di Balik Jeruji
Situasi ini bermula dari adanya perselisihan internal antar narapidana kasus korupsi besar yang tengah menjalani masa hukuman. Merasa dikorbankan oleh pihak lain dalam skema proyek pengadaan barang dan jasa, salah satu narapidana kemudian membuka data aliran dana ke pihak luar yang selama ini tidak tersentuh hukum.
Data tersebut memuat rincian transaksi keuangan serta daftar pihak-pihak yang turut menikmati uang panas tersebut, yang kemudian digunakan sebagai alat tawar untuk mendapatkan remisi atau sekadar membalas dendam kepada pihak yang dianggap berkhianat.
Tanggapan Pakar Hukum
Praktik di mana pelaku korupsi membongkar korupsi lainnya, yang sering disebut sebagai whistleblowing dari dalam penjara, dinilai oleh pakar hukum sebagai pisau bermata dua.
"Secara positif, ini bisa memperluas jangkauan penyidikan dan mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar. Namun, secara etis dan prosedural, ada kerawanan terkait motivasi di baliknya. Jika ini dilakukan murni demi kesepakatan keringanan hukuman, maka integritas penegakan hukum kita patut dipertanyakan," ujar pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana, sebagaimana dikutip dari laporan Kompas.com, Sabtu (11/7/2026).
Sementara itu, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menyoroti bahwa ketergantungan aparat pada informasi dari koruptor menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem investigasi mandiri.
"Fenomena ini sebenarnya adalah sinyal alarm bagi penegak hukum. Jika aparat harus menunggu 'koruptor menangkap koruptor' untuk mengungkap kasus baru, itu artinya intelijen dan sistem penyidikan kita sedang tidak bekerja maksimal," tegas Kurnia Ramadhana sebagaimana dikutip dari Tempo.co, Sabtu (11/7/2026).
Tantangan bagi KPK
Pihak KPK sendiri menyatakan bahwa setiap informasi yang masuk, dari manapun sumbernya, akan tetap diverifikasi secara ketat. Pihak lembaga antirasuah berkomitmen bahwa mereka tidak akan serta-merta mempercayai klaim sepihak tanpa adanya bukti fisik dan saksi pendukung yang sah.
Publik kini menanti apakah pengungkapan dari dalam ini akan benar-benar membawa perubahan sistemik, atau justru hanya menjadi drama baru dalam panggung politik korupsi yang semakin sulit dipetakan.
